Artikel mengenai Trend Dalam Pengembangan Kebijakan, Trend Dalam Pembangunan Sosial Ekonomi, Kesehatan dan Lingkungan, Sumber-Sumber Kesehatan, Pengembangan Sistem Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Trend Dalam Status Kesehatan, Pandangan ke Depan. Disiapkan pada tanggal 6 Juni 2002.

BAGIAN 1: TREND DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

BAGIAN 2: TREND DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI
2.1 Trend ekonomi
2.2 Trend demografi
2.3 Trend sosial
2.4 Suplai makanan dan status gizi
2.5 Gaya hidup

BAGIAN 3: KESEHATAN DAN LINGKUNGAN
3.1 Perlindungan umum terhadap lingkungan
3.2 Suplai makanan dan sanitasi lingkungan

BAGIAN 4: SUMBER-SUMBER KESEHATAN
4.1 Sumber daya manusia untuk kesehatan
4.2 Sumber finansial untuk kesehatan
4.3 Prasarana Fisik
4.4 Obat esensial dan suplai lainnya
4.5 Kemitran Internasional untuk kesehatan

BAGIAN 5: PEMBANGUNAN KESEHATAN
5.1 Kebijakan dan stategi kesehatan
5.2 Kerjasama intra-sektor
5.3 Organisasi dari pembangunan kesehatan
5.4 Proses pengaturan
5.5 Sistem informasi kesehatan
5.6 Aksi masyarakat
5.7 Kewaspadaan terhadap keadaan darurat
5.8 Riset kesehatan dan teknologi

BAGIAN 6: PELAYANAN KESEHATAN
6.1 Pendidikan dan Upaya kesehatan
6.2 Kesehatan ibu dan anak/ keluarga berencana
6.3 Imunisasi
6.4 Pencegahan dan pengawasan penyakit endemik lokal
6.5 Perawatan terhadap penyakit umum dan kecelakaan

BAGIAN 7: TREND DALAM STATUS KESEHATAN
7.1 Tingkat harapan hidup
7.2 Mortalitas
7.3 Morbiditas
7.4 Disabilitas

BAGIAN 8: PANDANGAN KE DEPAN
8.1 Penilaian keseluruhan dan masalah strategis
8.2 Visi di masa depan
8.3 Strategi yang diusulkan

BAGIAN 1: TREND DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

Pemerintah Indonesia menekankan bahwa pengembangan SDM adalah bagian yang penting bagi pembangunan nasional. Prioritas juga diberikan untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Dalam upayanya untuk meningkatkan pembangunan pelayanan kesehatan, pemerintah mengenali peranan sektor swasta, terutama dalam menyediakan pelayanan kesehatan di tingkat sekunder dan tersier, yang dapat mengurangi investasi pemerintah yang besar dalam sarana kesehatan yang mahal. Meningkatnya perannya sektor swasta dalam kesehatan akan menimbulkan pertanyaan yang berhubungan dengan akses dan ekuitas, walaupun sarana swasta diharuskan untuk menyediakan subsidi pelayanan kepada fakir miskin. Situasi ini akan menjamin pengenalan akan mekanisme pengaturan yang efektif. Perubahan lembagaonal yang besar juga akan dibutuhkan dalam DepKes.

Kebijakan angka pertumbuhan nol pada pegawai untuk mengoptimalkan efisiensi telah diadopsi oleh sektor publik. Ini akan memberikan efek negatif pada pelayanan kesehatan karena akan membatasi kemampuan mereka dalam membuka sarana baru dan menyediakan pelayanan yang lebih banyak. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pengaturan desentralisasi, terutama di tingkat daerah dan kota praja, yang membutuhkan koordinasi yang dekat dengan pusat apabila pelaksanaan rencana HFA diberlakukan.

Pembangunan kesehatan di Indonesia telah memperbaiki status kesehatan secara signifikan. Namun, masalah dan batasan yang ada mempengaruhi pembangunan yang lebih lanjut menuju Indonesia Sehat 2010.

BAGIAN 2: Trend Dalam PEMBANGUNAN Sosial Ekonomi

2.1 Trend ekonomi

Tingkat pertumbuhan tahunan dari Pendapatan Kotor Nasional yang relatif konstan dari tahun 1992-1995 adalah 7,25%. Pendapatan Kotor Nasional per kapita telah mengalami kenaikan dari US $661 menjadi US $978 dalam kurun waktu yang sama. Persentasi fakir miskin, secara jumlah dan dalam daerah pedesaan telah menunjukkan penurunan yang tipis dari 11,7% menjadi 12,6%. Minyak dan sumber-sumber alam lainnya tetap menjadi kontibutor utama dalam pertumbuhan. Namun, beberapa sektor lainnya, terutama pertanian, industri rumah tangga, dan kepariwisataan telah tumbuh secara signifikan. Kemiskinan masih menjadi masalah yang besar. Ketidakmerataan pelayanan kesehatan di daerah adalah pertimbangan yang penting, terutama kesehatan ibu (maternal) yang masih menjadi masalah utama di daerah pedesaan.

2.2 Trend Demografi

Sensus penduduk yang terakhir di tahun 2000 memperkirakan jumlah penduduk lebih dari 206 juta. Angka pertumbuhan penduduk per tahun adalah 1,49 (1990-2000). Jumlah tingkat kesuburan diperkirakan 2,9 (1991-1994) dan 2,8 (1994-1997). Masalah yang berhubungan dengan kesehatan termasuk peningkatan trend orang yang berusia lebih tua (usia 65 dan lebih), yaitu dari 4,23% di tahun 1995 dan akan menjadi 5,37% di tahun 2005. Ini akan menuntut pelayan kesehatan yang lebih disesuaikan; meningkatnya migrasi dari kota (25-37% dari penduduk sekarang tinggal di daerah perkotaan) dengan perkiraan bahwa pada tahun 2020 lebih dari 50% dari penduduk akan tinggal di kota; dan para pekerja yang akan pulang pergi dari kota untuk bekerja. Kebutuhan dari meningkatnya jumlah orang yang berusia lebih tua akan menambahkan beban ganda pada penyakit, dengan umumnya penyakit yang menular di satu sisi, dan meningkatnya prevalansi penyakit yang tidak menular di sisi lainnya.

2.3 Trend Sosial

Tingkat buta huruf dari laki-laki dan wanita dewasa telah mengalami peningkatan dari 93,1% menjadi 85,5% di tahun 2001. Jumlah tenaga kerja wanita sedang mengalami peningkatan. Pemberantasan buta huruf dan angka dilakukan melalui pendidikan kelompok secara tidak formal, walaupun adanya batasan dalam mencapai ke fakir miskin dan mereka yang tinggal di daerah terpencil.

2.4 Suplai makanan dan status gizi.

Indikator gizi menunjukkan adanya kemajuan secara keseluruhan antara tahun 1986-1991 dan 1992-1997. Di tahun 1992-1997 berat kelahiran yang rendah terjadi sebanyak 7,7%. Proporsi dari anak yang berusia dibawah lima tahun dengan berat badan yang sesuai dengan usianya yang berada di bawah 2 s.d. dari median (WFA/NCHS) adalah 26,4% (1999), jumlah tingkat gondok pada anak-anak usia sekolah adalah 30,0% di tahun 1980-1982 dan menurun menjadi 9,8% di tahun 1996-1998, dengan perbedaan prevalansi antara propinsi, proporsi wanita hamil yang mengalami anemia adalah 51,0% dan anak-anak yang berusia dibawah lima tahun adalah 40,5% (1995). Pengurangan yang besar terjadi pada prevalansi dari kekurangan vitamin A. Survey xerophtalmia nasional (1992) menunjukkan bahwa prevalansi nasional adalah 0,33% yang dimana berada dibawah standar yang diterima. Namun demikian, ada tiga propinsi yang masih memiliki masalah dengan kekurangan vitamin A. Hambatan yang utama adalah kurangnya program pelayanan suplemen (zat besi, vitamin A dan yodium) yang disebabkan oleh faktor geografis dan sosial budaya, suplemen yang dibatasi masuk ke dalam wilayah endemik, and kurangnya pembiayaan. Faktor umum lainnya termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan mengenai gizi, dan bantuan yang biasa saja yang berasal dari sektor lain dalam pelaksanaan program gizi yang terpadu.

2.5 Gaya hidup

Masalah kesehatan yang berhubungan dengan perubahan gaya hidup telah diasosiasikan dengan perubahan kebiasaan makan, contohnya: remaja dan makanan cepat saji, dan merokok, terutama dengan meningkatnya jumlah perokok usia muda. Proporsi dari jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang merokok secara regular diperkirakan sebanyak 22,9% di tahun 1995 dan meningkat menjadi 27,7% di tahun 2001. Penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya, gaya hidup yang sedentari/ kurang aktif, dan kekerasan juga menjadi masalah kesehatan. Hambatan yang utama adalah kurangnya bantuan masyarakat dan komitmen nasional, terutama mengenai merokok.

BAGIAN 3: Kesehatan dan Lingkungan

3.1 Perlindungan umum terhadap lingkungan

Meningkatnya industrialisasi, emisi kendaran bermotor, pariwisata, dan lain sebagainya menyebabkan degradasi lingkungan. Kualitas udara di daerah perkotaan dan industrial jauh melebihi standar yang ditentukan. Air di permukaan dan di dalam tanah di beberapa daerah tercemar oleh sisa air industri yang tidak diolah. Masalah lingkungan yang besar telah menyebabkan masalah kesehatan, termasuk sistem pernapasan, kulit dan penyakit perut. Hambatan utamanya adalah kurangnya pekerja kesehatan yang terampil dan alat-alat teknik, terbatasnya pembiayaan, dan kurangnya pelaksanaan UU Lingkungan. Pembaharuan dari rencana HFA akan menekankan pada peningkatan kesadaran masyarakat, menetapkan standar dan menyusun peraturan kode lingkungan, menyediakan sarana laboratorium yang berhubungan dengan masalah lingkungan, dan meningkatkan koordinasi dan tindakan intra-sektor.

3.2 Suplai makanan dan sanitasi lingkungan

Di tahun 1995 dilaporkan bahwa persediaan air bersih di daerah perkotaan adalah 87,3% dan di daerah pedesaan adalah 57,4%, meningkat menjadi 90,6% di daerah perkotaan dan 67,0% di daerah pedesaan. Ada bukti yang menunjukkan bahwa standar bakteri di dalam air relatif rendah. Proporsi rumah tangga yang memiliki sarana pembuangan adalah 71,1% di daerah perkotaan dan 44,0% di daerah pedesaan di tahun 1995, dan meningkat menjadi 76,2% di daerah perkotaan dan 50,3% di daerah pedesaan di tahun 2001. Pengaturan air bersih adalah tanggung jawab dari beberapa departemen yang berbeda, dan diperlukan peningkatan koordinasi apabila masalah kesehatan yang berbahaya ini berhubungan dengan perkiraan jarak dari kakus ke air bersih yang perlu diselesaikan.

BAGIAN 4: SUMBER-SUMBER KESEHATAN

4.1 Sumber daya manusia untuk kesehatan

Rasio antara petugas kesehatan dan penduduk telah mengalami peningkatan sejak tahun 1996, tetapi kemudian menurun sejak diberlakukannya kebijakan pemerintah mengenai angka pertumbuhan nol pada pegawai negeri. Pekerja kesehatan profesional sekarang diperkerjakan dengan dasar kontrak selama jangka waktu tertentu. Keterbatasan sektor publik dalam memperkerjakan pekerja kesehatan membuat para pekerja ini, terutama dokter-dokter pindah ke sektor swasta. Di tahun 1994, dilaporkan banyaknya dokter per 10,000 penduduk adalah 1,63, bidan 2,62, perawat 5,0, apoteker 0,3, dan dokter gigi 0,4. Hambatan utama dari SDM kesehatan, terutama di bagian staf paramedis, adalah kurangnya instruktur/guru di bagian kesehatan yang bersangkutan. Kualitas dari pelatihan juga didapatkan kurang. Untuk memperbaiki keadaan ini, pusat pelatihan bagi guru dan instruktur, terutama bagi perawat, telah dibangun di lima propinsi. Pusat untuk belajar dan mengevaluasi segala macam pelatihan kesehatan telah didirikan, dan yang akan bertugas untuk menilai dan menyusun kurikulum yang akan diterapkan di sekolah kedokteran.

4.2 Sumber finansial untuk kesehatan

Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan bertambah banyaknya masalah kesehatan yang timbul dari transisi epidemiologi, permintaan untuk pelayanan kesehatan umum yang bermutu tinggi telah meningkat, yang menyebabkan pentingnya pengalokasian sumber dana kesehatan. Namun, kemampuan pemerintah dalam penyediaan dana sangat terbatas. Oleh sebab itu, pengaturan keuangan menjadi sangat penting disamping mencari sumber-sumber masyarakat untuk biaya tambahan bagi pelayanan kesehatan. Mekanisme alternatif untuk membiayai pelayanan kesehatan termasuk: rencana asuransi perawatan kesehatan masyarakat, adanya biaya pemakaian (user-fee) untuk menunjang kegiatan operasional di RS, dan privatisasi. Privatisasi dapat menjamin penyesuaian bagi kelompok yang berpendapatan rendah dan peraturan dari pelayanan kesehatan di sektor swasta. Jumlah total anggaran belanja kesehatan nasional sebagai bagian dari Pendapatan Kotor Nasional turun dari 0,7% menjadi 0,6% antara tahun 1986-1995. Jumlah total anggaran belanja kesehatan pemerintah per kapita di tahun 1995 adalah US $6,24.

4.3 Prasarana Fisik

Perbaikan yang signifikan dalam prasarana fisik kesehatan terjadi dari tahun 1973-1993. Jumlah RS umum meningkat dari 581 menjadi 801 (peningkatan 38%) dan jumlah tempat tidur dari 63.643 menjadi 94.966 (peningkatan 49%). Peningkatan tertinggi dari RS umum terdapat dalam sektor swasta, dari 113 menjadi 277 (peningkatan 145%). Akses ke pelayanan kesehatan meningkat 140% di sektor perkotaan dan 39% di sektor pedesaan.

Namun, 20% dari penduduk termiskin masih belum mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan. Untuk menjamin pembangunan dan perawatan dari lembaga-lembaga ini, telah didirikan unit "swadana" di dalam RS publik (umum). Hambatan yang ada dalam melaksanakan perbaikan di dalam prasarana fisik adalah pembiayaan yang terbatas dan sulitnya memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil di negara Indonesia yang berpulau-pulau ini. Untuk menanggapi tantangan dari pembangunan kesehatan, konsep "RS Proaktif" yang mirip dengan konsep "RS tanpa dinding pembatas" sedang dicoba dengan kerjasama dengan WHO di dua daerah di propinsi Jawa Barat.

4.4 Obat esensial dan suplai lainnya

Setelah diterapkannya daftar obat esensial nasional di sarana kesehatan publik di seluruh Indonesia dan diadakannya tindakan intervensi dalam penggunaan obat rasional, ada penurunan yang lumayan dalam penggunakan obat antibiotik secara berlebihan, racikan bermacam-macam obat dan suntikan. Jumlah pusat kesehatan yang mengalami kekurangan obat telah menurun, dan persediaan dan keanekaragaman obat-obatan telah menunjukkan peningkatan. Di tahun 1995, sampel dari sarana di daerah terpencil menunjukkan pemilikan obat sebanyak 45% dari daftar obat. Diamati bahwa pengalokasian obat-obatan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa meningkat, terutama bagi anak-anak.

Untuk memastikan persediaan dan suplai yang tepat waktu dari obat-obatan esensial bermutu tinggi dengan harga terjangkau, perusahaan-perusahaan milik pemerintah telah ditunjuk sebagai sumber suplai yang utama. Produksi obat generik sekarang dilakukan oleh empat pemerintah dan 26 perusahaan farmasi swasta. Obat esensial bagi sektor publik disubsidi oleh pemerintah dan harga obat yang digunakan pada tingkat PHC juga dikontrol. Hambatan utama adalah kurangnya pengertian dan kecurigaan masyarakat akan kualitas obat generik, penggunaan obat secara irasional yang masih banyak terjadi di pusat kesehatan, dan terbatasnya dana.

4.5 Kemitraan internasional untuk kesehatan

Bantuan asing memegang peranan penting dalam kesehatan publik. Sejak Pelita IV, 20-30% dari anggaran belanja kesehatan publik ditanggung oleh bantuan asing, dimana lebih dari 70% telah digunakan untuk pembangunan pelayanan kesehatan dan SDM kesehatan. Hambatan dalam pembangunan dengan mitra internasional adalah ketidakadaannya pekerja yang terampil dalam mempersiapkan proposal untuk mengerahkan dan mengatur bantuan asing. Peranan badan non-pemerintah seperti Lions Club, Rotary, dll sedang dipertimbangkan dalam pembangunan kesehatan, dan hubungannya akan ditingkatkan.

BAGIAN 5: PEMBANGUNAN KESEHATAN

5.1 Kebijakan dan stategi kesehatan

Sehubungan dengan kebijakan dan strategi kesehatan, sudah banyak inovasi yang ditawarkan di banyak area, seperti perencanaan tenaga kerja manusia, gizi, imunisasi, suplai air, obat generik, pembiayaan pelayanan kesehatan dan pengelolaan kesehatan daerah. Pelaksanaan kebijakan "angka pertumbuhan nol" pada pegawai negeri telah mempengaruhi (secara merugikan) pengerahan dokter-dokter untuk bekerja di pusat kesehatan milik pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, DepKes menawarkan rencana untuk mengontrak para dokter, yang tidak menjamin keamanan pekerjaan (job security), oleh karena itu menjadi tidak menarik. Di tahun 1992 dikeluarkan hukum kesehatan yang menjabarkan peranan pemerintah di bidang kesehatan selama dekade mendatang dan memberikan dasar-dasar bagi peraturan kesehatan lainnya. Hukum jaminan sosial juga dikeluarkan di tahun 1992 yang mengharuskan perusahaan dengan lebih dari 10 pegawai untuk memberikan pegawainya semacam benefit kesehatan.

5.2 Kerjasama intra-sektoral

Suasana untuk mengadakan kerjasama intra-sektoral adalah menjanjikan, seperti yang terbukti pada usaha bersama dari beberapa sektor yang berbeda dalam melaksanakan rencana global mengenai AIDS, kampanye imunisasi polio, suplai air di daerah pedesaan dan sanitasi, dll. Badan-badan intra-sektoral dengan perwakilan dari departemen-departemen yang berhubungan di Indonesia 122 dan orang-orang lain yang berhubungan telah didirikan, contohnya: komisi AIDS dan komite untuk program imunisasi polio. Pertemuan koordinasi diatur oleh Departemen Kesejahteraan Sosial. Meskipun adanya usaha-usaha ini, tingkah laku sektoral yang negatif masih tetap ada, seperti juga halangan untuk bekerja dengan badan non-pemerintah dan sektor swasta.

5.3 Organisasi dari pembangunan kesehatan

Di tahun 1987, tanggung jawab kesehatan masyarakat diserahkan pada pemda. Sebagai hasil dari desentralisasi ini, pemerintah setempat diberikan kekuasaan dan tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang utama dan pelayanan referal. Di tingkat berikutnya, pelayanan diberikan oleh pusat kesehatan dan RS, dan pada tingkat tersier ada RS yang lebih besar dan lembaga kesehatan lainnya yang lebih khusus. Kantor kesehatan propinsi memiliki tanggung jawab operasional, sedangkan pengawasan kebijakan dan panduan teknis tetap dipegang oleh DepKes, yang memiliki perwakilan/ kantor di tk. daerah dan propinsi. Di tahun 1994, Dewan Penasehat Kesehatan Nasional dipilih oleh Presiden dengan ahli-ahli dari berbagai bidang untuk menasehati DepKes dalam kebijakan kesehatan nasional. Di tahun 1996, dilaksanakan pengaturan kembali di kantor-kantor kesehatan di propinsi dan daerah untuk meningkatkan proses desentralisasi dan untuk meningkatkan kualitas dari panduan teknis dan operasional untuk pelayanan kesehatan setempat dan kesehatan di sektor swasta.

5.4 Proses pengaturan

Kebijakan teknis yang ditentukan oleh DepKes dijadikan kebijakan propinsi untuk memenuhi kebutuhan di propinsi. Rencana keseluruhan dianjurkan melalui pertemuan koordinasi di setiap tingkat pengelolaan dan pelayanan. Ada penanganan data dan informasi yang diperlukan bagi pengelolaan kesehatan. Proses pembiayaan telah dirubah supaya projek dapat dilaksanakan di tingkat daerah. Ada peningkatan subsidi untuk pemerintah setempat. Persiapan pembiayaan tidak hanya berdasarkan proyeksi, melainkan juga berdasarkan kebutuhan yang ada dan aspirasi dari masyarakat. Hambatan utama adalah kurangnya keahlian untuk mengatur di berbagai tingkat dan kerelaan untuk menerima tanggung jawab yang berubah melalui proses desentralisasi. Pembaharuan dari rencana HFA akan melingkupi pelatihan manajemen, meningkatkan organisasi setempat, dan memperbaiki komunikasi antara bagian kesehatan dan badan perencanaan di berbagai tingkat.

5.5 Sistem informasi kesehatan

Informasi kesehatan telah ditingkatkan dengan pengembangan pencatatan dan sistem laporan yang sederhana di pusat kesehatan untuk menjamin kelengkapan dan keakuratan data, juga sistem pengawasan yang lebih baik dan terpadu. Mekanisme formal bagi laporan eksekutif kesehatan untuk dikirim dari tingkat propinsi ke tingkat pusat juga sudah dikembangkan. Profil kesehatan nasional, regional dan daerah juga sudah dibentuk. Teknologi komputer yang maju, yang memungkinkan kesempatan yang tak terbatas untuk perbaikan dari sistem informasi juga sedang diperkenalkan.

5.6 Aksi masyarakat

Telah ada trend peningkatan di masyarakat, badan non-pemerintah dan sektor swasta dalam partisipasinya di dalam pembangunan kesehatan. Contohnya adalah: bantuan dalam pelaksanaan program kesehatan (seperti imunisasi, pengawasan AIDS, kesehatan ibu dan anak/KB, dan program pengawasan penyakit lainnya), kontribusi dalam bentuk uang tunai atau bantuan untuk perbaikan sarana kesehatan, dan bantuan dari sukarelawan. Telah dibentuk suasana yang lebih baik bagi peran serta badan non-pemerintah dan petugas kesehatan mendapat pelatihan keterampilan dalam bekerja bersama masyarakat. DepKes telah menyusun buku panduan "pengelolaan aksi masyarakat dalam kesehatan" sebagai pendekatan sosial dalam pembangunan kesehatan.

5.7 Kewaspadaan terhadap keadaan darurat

Tindakan-tindakan yang diambil untuk memperbaiki kewaspadaan terhadap keadaan darurat atau bencana adalah pengidentifikasian resiko dan bahaya, memperbaiki kesiapan dengan latihan penanggulangan bencana, dan tindakan dan cara-cara menyelamatkan jiwa. Hambatan utama adalah kurangnya penilaian dan rencana tanggapan yang cepat, kurangnya rencana selanjutnya dalam sektor kesehatan, dan rencana dari tindakan masyarakat selama bencana dan keadaan darurat. Ukuran untuk memperbaiki kewaspadaan terhadap keadaan darurat adalah pengembangan sistem informasi bencana dan perbaikan dari pelatihan yang berurusan dengan keadaan darurat.

5.8 Riset kesehatan dan teknologi

Berdasarkan keputusan dari DepKes, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berkewajiban untuk menyediakan panduan bagi kegiatan riset dan pembangunan dalam ruang lingkup DepKes. Hasil riset yang penting telah dilaporkan dan digunakan dimana berhubungan dalam bidang penyakit yang menular, anemia, perbaikan vitamin A, IDD, protein-energy malnutrition (PEM), riset kebijakan kesehatan nasional, dll. Tindakan yang diambil dalam pembangunan riset kesehatan dan teknologi termasuk: dasar-dasar prioritas dalam riset, memperbaiki komunikasi riset, membangun kapasitas (pelatihan, struktur karir, sarana riset dan jaringan Hellis), mengerahkan sumber-sumber, dan menggunakan hasil riset. Dan masih banyak lagi, namun, diperlukannya bantuan di bidang-bidang ini. Untuk masa yang akan datang, koordinasi dan pengelolaan riset akan mendapat perhatian utama.

BAGIAN 6: PELAYANAN KESEHATAN

6.1 Pendidikan dan Upaya kesehatan

Pendidikan dan pengupayaan kesehatan mendapat pertimbangan utama. Hukum kesehatan memberikan petunjuk yang jelas pada pendidikan dan upaya kesehatan (health education dan promotion (HEP)), yang berbunyi " fokus dari pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, tingkah laku dan praktik (dalam kesehatan) dari rakyat". HEP adalah program yang utama, bukan hanya sebagai program pembantu. Di awal tahun 1990, HEP fokus pada program kesehatan utama yang tertentu, seperti kesehatan ibu dan anak, gizi, kesehatan lingkungan, perubahan gaya hidup, dan pembiayaan kesehatan. HEP telah dilaksanakan di rumah tangga, sekolah, tempat kerja, dan di badan-badan kesehatan. Pengembangan jaringan dengan badan non-pemerintah juga telah ditingkatkan. Hambatan yang utama adalah kurangnya ahli pendidikan kesehatan di tingkat propinsi dan di tingkat yang lebih rendah lagi, dan juga kurangnya dana di semua tingkatan guna memperbaiki keefektifan program.

6.2 Kesehatan ibu dan anak/ keluarga berencana

Dalam tahun 1990-1994 proporsi wanita hamil yang melakukan pemeriksaan kandungan dengan petugas kesehatan yang terampil selama masa kehamilan (4 kunjungan atau lebih) adalah 61,62% dan meningkat menjadi 69,7% dalam tahun 1993-1997. Proporsi dari kelahiran yang ditangani oleh petugas kesehatan (dokter atau bidan) adalah 36,5% dan meningkat menjadi 43,2%. Proporsi dari wanita menikah dalam usia mampu melahirkan anak yang menggunakan alat kontrasepsi adalah 47,1% di tahun 1991 dan meningkat menjadi 54,7% di tahun 1997. Pengerahan dari 54.120 bidan masyarakat untuk bekerja di tingkat pedesaan telah meningkatkan bantuan terlatih pada saat kelahiran dari 32% dalam tahun 1986-1991 menjadu 43% dalam tahun 1993-1997 dan mempengaruhi pengurangan AKI dan AKB. Anjuran dan mobilisasi sosial bagi ibu sehat (safe motherhood) juga telah ditingkatkan. Adanya peningkatan kesadaran akan perlunya peningkatan mutu pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak. Tindakan lainnya termasuk: program perencanaan dan pembiayaan yang terpadu di tingkat daerah, koordinasi intra-sektoral, pelatihan untuk menyelamatkan jiwa bagi para bidan, dan pengenalan "kartu kesehatan" untuk menjamin keselamatan bagi mereka miskin. Hambatan utamanya adalah terbatasnya sumber-sumber dan luasnya variasi dalam topografi, tingkah laku sosial budaya, dan prasarana kesehatan yang ada antara propinsi.

6.3 Imunisasi

Program imunisasi telah memberikan hasil yang cukup. Di tahun 1994, proporsi dari anak-anak yang berusia 12-23 bulan yang lengkap imunisasinya pada saat ulang tahunnya yang pertama adalah 44,4% dan telah meningkat mendjadi 46,9% di tahun 1997. Di tahun 1997, diantara anak-anak yang berusia 12-23 bulan, pelayanan vaksinasi individu adalah: 64,1% untuk DPT3, 73,6% untuk OPV4, 70,9% untuk vaksinasi campak, dan 84,9% untuk BCG. Proporsi dari wanita yang terimunisasi dengan dua dosis tetanus toxoid adalah 53,4%. Program imunisasi bersifat berkesinambungan, dihargai oleh orang tua dan dibantu secara baik oleh petugas kesehatan yang sukarela. Sebagian besar dana berasal dari pemerintah, hanya sebagian kecil saja yang berasal dari bantuan asing. Hambatan yang utama adalah kurangnya pengawasan yang bermutu tinggi dan hambatan pembiayaan bagi studi riset operasional, dll.

6.4 Pencegahan dan pengawasan penyakit endemik lokal

Pencegahan dan pengawasan dari penyakit endemik lokal telah memberikan sebagian hasil. Mengenai penyakit menular langsung, seperti tuberkulosis paru, kusta, diare, pneumonia pada anak, dan penyakit yang menular melalui hubungan seksual (STD) telah mengalami penurunan yang lumayan pada jumlah kasus dan kematian, dan juga telah berhasil meningkatkan pengelolaan program. Konversi sputum TB dalam tahun 1999-2000 adalah 82% dan tingkat kesembuhan adalah 33% D(1999/2000). Prevalansi kusta telah menurun dari 0,36% di tahun 1992 menjadi 0,19% di tahun 1995, dan proporsi kematian anak berusia 12-59 bulan yang disebabkan oleh diare menurun dari 25% di tahun 1992 menjadi 19% di tahun 1995.

Belum ada kemajuan yang tercatat mengenai penyakit yang berasal dari hewan, seperti dengue, malaria, fiariasis, schistosomiasis. Contohnya: tingkat kasus kematian demam berdarah dengue telah menurun dari 2,9% di tahun 1992 menjadi 2,0% di tahun 1998, dan 85% dari rumah tangga telah bebas dari pengembangbiakkan jentik-jentik. Kejadian malaria mengalami turun-naik di antara pulau-pulau. Hampir tidak ada perubahan pada filariasis dan schistosomiasis. Hambatan yang utama adalah luasnya daerah, sulitnya terain, perbedaan sosial budaya, dan terbatasnya keuangan. Rencana di masa depan akan termasuk desentralisasi dari kegiatan pengawasan penyakit, dan keterlibatan yang lebih lagi dari masyarakat dan sektor swasta.

6.5 Perawatan terhadap penyakit umum dan kecelakaan

Mengenai perawatan infeksi pernapasan akut (acute respiratory infections (ARIs)), penekanan hanya dilakukan pada pengenalan awal dan referal dari anak-anak yang menderita pnemonia oleh bidan desa dan masyarakat. Di tahun 1997, 69% dari anak-anak yang berusia di bawah lima tahun yang menderita batuk dan napas yang cepat (ARI) dibawa ke sarana atau pusat kesehatan. Mengenai penyakit diare, tingkat penggunaan paket ORS meningkat dari 45% di tahun 1994 menjadi 482% di tahun 1997, dengan meningkatnya akses ke ORS dan tempat perawatan, dan pelayanan ORS atau peningkatan pemasukkan cairan adalah 83,6% di tahun 1994 meningkat menjadi 84,9% di tahun 1997. Standar perawatan kasus juga telah dibentuk.

Perkiraan insiden kanker di Indonesia adalah 100 per 100.000 penduduk. Namun, hanya 3,2% dari kasus kanker yang baru mencari perawatan di RS. Program yang dilaksanakan oleh projek pengawasan kanker terpadu yang berbasis komunitas di Sidoarjo menunjukkan kenaikan 10-20% dari kasus kanker yang menerima perawatan dari RS. Pendekatan yang serupa di lima propinsi di Jawa-Bali menunjukkan hasil yang serupa. Tengah dilaksanakan upaya untuk mengurangi harga obat-obatan yang mahal dan meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi kasus. Di tahun 1995, penyakit kardiovaskular menjadi penyebab utama kematian di Indonesia (Surkesnas 1995). Studi Monica di Jakarta menemukan darah tinggi dan meningkatnya kadar lemak dalam darah sebagai faktor-faktor penyebabnya. Tindakan yang diambil akan berfokus pada pendeteksian awal dan memperbaiki sarana untuk perawatan, sejalan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat. Rencana selanjutnya adalah untuk memperkenalkan RS yang berkonsep "proaktif".

BAGIAN 7: TREND DALAM STATUS KESEHATAN

7.1 Tingkat harapan hidup

Tingkat harapan hidup pada saat kelahiran diperkirakan adalah 67,86 tahun untuk laki-laki dan wanita (CBS). Proyeksi penduduk 1995-2005 (2000) akan mengakibatkan peningkatan jumlah orang yang berusia lebih tua dan peningkatan insiden dari penyakit degeneratif. Ini akan mengakibatkan kenaikkan pada anggaran belanja kesehatan. Pendekatan yang menyeluruh untuk mengupayakan status kesehatan dan memperbaiki harapan hidup telah dilaksanakan dengan keluarga sebagai titik pusatnnya. Tugas ini diberikan kepada direktorat pengupayaan kesehatan keluarga yang berada di dalam DepKes.

7.2 Mortalitas

Angka kematian bayi (AKB) menurun dari 74,2 per 1000 kelahiran dalam tahun 1981-1991 menjadi 52,5 per 1000 kelahiran yang hidup dalam tahun 1987-1997, angka kematian balita dari 107 menjadi 70,6 per 1000 kelahiran yang hidup, dan angka kematian maternal dari 450 dalam tahun 1985-1986 menjadi 390 per 100.000 kelahiran yang hidup dalam tahun 1989-1994. Beberapa faktor termasuk pelayanan imunisasi, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan, upaya dan pendidikan kesehatan, berkembangnya kesadaran masyarakat, dan perbaikan sarana dan pelayanan kesehatan, telah mempengaruhi terhadap perubahan yang signifikan dalam mortalitas. Hambatan yang ada dalam mengurangi kematian termasuk: meningkatnya urbanisasi, kemiskinan, dan banyaknya daerah yang terpencil dan pulau-pulau yang kecil yang menyebabkan sulitnya untuk berkomunikasi. Rencana selanjutnya akan menekankan kerjasama intra-sektoral, partisipasi masyarakat, dan penyerahan kekuasaan untuk tingkat propinsi dan tingkat yang lebih rendah.

7.3 Morbiditas

Beberapa perubahan yang signifikan terhadap morbiditas telah terjadi sejak evaluasi HFA yang kedua. Jumlah kasus kusta yang baru telah menurun dari 41.649 di tahun 1995 menjadi 11.387 di tahun 1999. Pengenalan dan perluasan dari terapi berbagai macam obat (multidrug therapy) mungkin telah mencegah penyebaran kusta, dengan harapan untuk menghapuskannya di masa yang akan datang. Kegiatan pengawasan malaria telah memberikan efek yang minimal pada insiden malaria, dengan jumlah kasus yang menurun dari 1.668.504 di tahun 1992 menjadi 1.518.140 di tahun 1995. Penemuan kasus dan perawatan telah diintensifikasikan, tetapi yang menjadi hambatan utama adalah resistansi terhadap obat P. falciparum, kesulitan transportasi, dan terbatasnya dana. Prevalansi tuberkulosis juga mengalami peningkatan sejak evaluasi yang kedua, yang disebabkan oleh pelayanan yang terbatas dari program pencegahan, tingginya tingkat orang yang keluar dari perawatan, dan resistansi terhadap berbagai macam obat. Perhatian utama akan diberikan pada penggunaan metode DOTS, yang diperkirakan memiliki tingkat kesembuhan sebesar 85%. Setelah luasnya pelayanan imunisasi, insiden polio diharapkan akan turun secara signifikan. Di tahun 1995, pengawasan polio yang lebih baik diperkenalkan, dengan diagnosa yang didukung oleh hasil laboratorium. Menurunnya kasus neonatal tetanus diselidiki antara tahun 1992-1995 (807 menjadi 390), yang disebabkan oleh meningkatnya pelayanan imunisasi, pengawasan yang lebih baik, dan peningkatan dari ruang praktik yang bersih dan higienis. Penurunan yang dramatis pada angka kesakitan campak dari 91.645 kasus di tahun 1992 menjadi 37.594 kasus di tahun 1995, dan pada poliomyelitis dari 148 menjadi 14 kasus, yang dikarenakan oleh tingginya pelayanan imunisasi, pengamatan yang intensif, dan pencegahan perjangkitan.

7.4 Disabilitas

Survey nasional telah memperkirakan prevalansi kebutaan adalah 1,47% (1996). Penyebab utama dari kebutaan ini adalah katarak dengan prevalansinya 1,02%. Rencana selanjutnya akan membutuhkan kegiatan perawatan mata utama yang terpadu dimasukkan ke dalam pembangunan PHC, dan juga mendirikan program "pelayanan penghapusan katarak" yang lengkap. Untuk masalh disabilitas, pendekatan rehabilitasi yang berbasis komunitas telah diterapkan dan dilaksanakan di Jawa Tengah dengan tujuan untuk diperluas. Hambatan yang utama adalah kurangnya SDM dan sumber keuangan. Tindakan selanjutnya untuk disabilitas adalah untuk meningkatkan kebijakan kesehatan dan mengembangkan koordinasi yang lebih baik dengan badan non-pemerintah dan sektor swasta.

BAGIAN 8: PANDANGAN KE DEPAN

8.1 Penilaian keseluruhan dan masalah strategis

Angka kematian telah memperlihatkan penurunan yang bertahap walaupun pelan, terutama pada rasio angka kematian maternal. Persistensi dari banyak penyakit yang menular, yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan munculnya kembali penyakit lainnya menjadi suatu keprihatinan. Peningkatan yang diperoleh dalam penyakit yang tidak menular, terutama penyakit kardiovaskular dan degeneratif, adalah masalah lain yang perlu ditangani. Masalah gizi yang utama adalah PEM dan kekurangan gizi mikro, terutama anemia dengan kekurangan zat besi, IDD dan kekurangan vitamin A.

Usaha-usaha telah diupayakan untuk mengalokasi kembali sebagian subsidi untuk RS publik untuk membantu pelayanan kesehatan primer, terutama bagi mereka yang kurang pelayanannya, dengan merubah RS publik menjadi unit swadana. Program "kartu kesehatan" juga telah diperkenalkan untuk memperbaiki akses ke pelayanan kesehatan bagi mereka yang miskin. Masyarakat telah dihimbau unutk bergabung dengan JPKM untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dan akses ke pelayanan yang lebih baik.

Dalam pengelolaan sumber-sumber yang ada, pengalokasian dana umum unutk membantu tindakan pencegahan yang efektif dan hemat menjadi masalah yang penting. Dalam konteks ini, proses perencanaan dan pembiayaan yang terpadu akan memberikan keleluasaan pada administrasi di tingkat daerah untuk memberikan sumber-sumber lebih untuk mendukung tindakan tertentu yang hemat bagi daerah. Sebagai konsekuensi dari kebijakan nasional akan angka pertumbuhan nol pada pengawai sipil, dokter, perawat, dan petugas paramedis sekarang dipekerjakan berdasarkan kontrak selama waktu tertentu, dan ini telah menyebabkan ketidaktarikan untuk bekerja di sektor publik.

Dalam pembangunan kesehatan, masalah-masalah yang penting berkisar pada: penerapan hukum dan tindakan legislatif bagi perlindungan kesehatan, organisasi administrasi kesehatan untuk pengaturan yagn lebih efektif, penilaian dari fungsi departemen kesehatan dalam kaitannya dengan kebijakan administrasi desentralisasi daerah, pembangunan sistem informasi pengelolaan kesehatan (health management information system (HMIS)), dan pergerakan menuju privatisasi dari pelayanan kesehatan sejalan dengan meningkatnya permintaan untuk teknik medis dan pelayanan yang canggih. Dalam bidang pelayanan kesehatan, walaupun persediaan telah meningkat secara besar, perhatian perlu diberikan pada mutu pelayanan yang diberikan, terutama bagi sarana di sektor publik.

Trend pembangunan sosial budaya secara keseluruhan telah menunjukkan hasil yang positif, walaupun ada pengaruh-pengaruh yang negatif yang berhubungan dengan berubahnya gaya hidup di daerah perkotaan. Keadaan politik yang menyebabkan pembangunan kesehatan, peranan wanita, ekuitas, dan peran serta masyarakat dapat dianggap sebagai kesempatan yang baik sekali bagi pembangunan kesehatan di masa yang akan datang.

Mitra internasional di bidang kesehatan dulu didominasi selama beberapa waktu oleh bantuan keuangan secara multilateral dan bilateral, terutama bagi pembangunan prasarana fisik. Belum lama ini, rencana kerjasama telah dilakukan dengan mengikutsertakan negara-negara Asia Tenggara yang lainnya.

8.2 Visi di masa depan

Dasar tujuan yang luas adalah untuk mencapai gol kesehatan yang optimal, yang akan membuat orang untuk mengejar kehidupan ekonomi yang produktif (gol dari HFA). Untuk mencapai ini, pelayanan kesehatan harus memiliki mutu yang cukup dan terbuka bagi semua orang. Pembangunan kesehatan harus menyediakan dasar-dasar yang lebih sesuai dengan desentralisasi administrasi kesehatan, terutama di tingkat daerah, dan meluruskan struktur organisasi dari DepKes untuk menyediakan bantuan teknis yang lebih lagi, penilaian yang efektif terhadap program, analisa kebijakan, pengerahan sumber yang lebih baik lagi bagi kesehatan, dan untuk mewujudkan lingkungan dengan gaya hidup yang sehat.

8.3 Strategi yang diusulkan

Rangka rencana untuk masa yang akan datang memiliki lima bidang utama: menjamin kemerataannya pelayanan kesehatan, meningkatkan perlindungan dan upaya kesehatan, meningkatkan sektor kesehatan, mengembangkan dan meningkatkan program kesehatan tertentu, dan meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang kesehatan.