Ringkasan laporan final dari Lokakarya SURKESNAS mengenai Bukti dalam
Membuat Keputusan (28 Januari - 28 Maret 2002, Jakarta, Indonesia)
Pendahuluan: Kontribusi WHO pada SURKESNAS
Sejak bulan Agustus 2001, Sekretariat SURKESNAS dalam Badan Penelitian
dan Pengembangan Kesehatan di dalam naungan DepKes di Indonesia telah
dibantu secara teknis dan finansiil oleh WHO Jakarta dalam melaksanakan
penggabungan data dari bagian-bagian yang berbeda dari data
SURKESNAS 2001 (#1), perbaikan data, pengaturan, pengelolaan, dan
analisa. Guna mendukung kegiatan ini, WHO juga turut membantu mengadakan
lokakarya bagi tenaga-tenaga ahli dari DepKes untuk meningkatkan kemampuan
mereka dalam menganalisa data, untuk menyempitkan jurang yang ada antara
periset dan pembuat keputusan dalam DepKes dan untuk menginformasikan
peserta dalam kesehatan masyarakat, arti dari data SURKESNAS 2001 dalam
program perencanaan dan pengevaluasian.
Garis Besar dari Lokakarya
Berdasarkan data yang diperlukan oleh program-program dalam DepKes, tujuh
topik telah dipilih oleh pembuat keputusan dalam DepKes dan periset senior
dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan: Pertolongan Persalinan,
Asuransi Kesehatan, Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan, Kebiasaan Merokok,
Gizi, Kesehatan Lingkungan, dan Obat Tradisional. Dua puluh satu peserta,
dari Badan Litbangkes dan ahli-ahli kesehatan dari program-program di
DepKes, bekerja sama dalam tim dimana tiap tim beranggotakan tiga orang,
untuk menganalisa data SURKESNAS 2001 dan menulis laporan. Para peserta
mengadakan pertemuan setiap dua sampai tiga minggu sekali untuk mengikuti
ceramah yang diberikan oleh nara sumber mengenai penganalisaan data, presentasi,
interpretasi, dan penganalisaan kebijakan. Dalam waktu dua bulan, mereka
bekerja dalam tim dengan menerapkan pengetahuan yang didapat dari ceramah,
praktik, dengan menyelesaikan tugas-tugas, yang dirancang untuk menulis
analisa data sebanyak 20 halaman pada akhir dari lokakarya. Dalam proses
ini, nara sumber dan konsultan dari WHO mengawasi setiap tim, mengevaluasi
kualitas dari tugas-tugas yang diberikan, dan memberikan tanggapan. Selama
lokakarya, diadakan juga beberapa acara dimana para peserta mengemukakan
kesimpulan mereka, dan pada tanggal 28 Maret, kesimpulan final dipresentasikan
kepada para pembuat keputusan dalam DepKes dan orang-orang dari badan
donatur di Jakarta.
Hasil dari Lokakarya
Dalam waktu dua bulan, para peserta meningkatkan keterampilan dan metode
mereka dalam menganalisa data, dengan menggunakan SPSS, dan juga belajar
mengenai data-data tertentu yang diperlukan dalam program DepKes. Mereka
juga belajar bagaimana caranya untuk menyampaikan kesimpulan mereka kepada
pembuat keputusan dalam DepKes. Setelah beberapa penilaian dari tugas-tugas
mereka oleh nara sumber, para peserta menyimpulkan laporan mereka, yang
berisi kesimpulan dari data-data dan rekomendasi untuk suatu kebijakan.
Bagian berikut ini berisi rangkuman dari laporan final yang diserahkan.
Sejauh ini ada tiga laporan final yang tersedia, dengan judul:
- Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang berhubungan dengan Determinan Sosial
Ekonomi Pertolongan Persalinan dalam periode 1996-2000 di Indonesia
- Pembinaan Perkembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pola Pemanfaatannya
pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Aksesibilitas Masyarakat ke Pelayanan Kesehatan
I. Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang berhubungan dengan Determinan
Sosial Ekonomi Pertolongan Persalinan dalam periode 1996-2000 di Indonesia,
oleh Agus Suprapto (#2)
, Dwi Hapsari (#3)
danL.C. Hermawan (#4)
Di dalam program Safe Motherhood, pelayanan persalinan oleh staf kesehatan
(dokter atau bidan) adalah salah satu indikator utama. Di dalam periode
1996-2000, 78.511 kelahiran yang hidup tercatat dalam SUSENAS 1998 dan
2001. Berdasarkan data dari kelahiran ini, diperkirakan trend pelayanan
persalinan oleh staf kesehatan. Pelayanan telah meningkat dari 56% persalinan
di tahun 1996 menjadi 61% persalinan di tahun 2000, namun itu masih berada
di bawah target nasional untuk tahun 2000 (80% persalinan). Di daerah
perkotaan, pelayanan telah mencapai targetnya dan masih terus meningkat,
dari 83% menjadi 85%. Namun, walaupun sudah ada usaha untuk mengerahkan
bidan desa yang terlatih ke desa-desa, pelayanan persalinan yand dibantu
oleh staf kesehatan di daerah pedesaan adalah 41% di tahun 1996, yang
masih berada di bawah target dan hanya menunjukkan peningkatan yang lambat
menjadi 47% di tahun 2000.
Para penulis juga melihat praktik pertolongan persalinan secara terperinci
berdasarkan daerahnya. Di Bali, pelayanan persalinan yand dibantu oleh
staf kesehatan berada di atas target, contohnya: 92% di tahun 1996 dan
meningkat menjadi 91% di tahun 2000. Di pulau-pulau bagian timur dari
Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua, pelayanan persalinan yang dibantu oleh
staf kesehatan kurang dari 50% (Tabel 1).
Tabel 1. Persentasi Distribusi dari Pelayanan Persalinan yang Dibantu
oleh Staf Kesehatan di periode 1996-2000 Berdasarkan Pulau-Pulau yang
Besar (SUSENAS 2001).
Walaupun status ekonomi dari rumah tangga, pendidikan orang tua, pekerjaan,
dan pelayanan asuransi kesehatan dapat berhubungan dengan pelayanan persalinan
yang dibantu, SUSENAS 2001 hanya memiliki data dari tahun 2000 saja dan
tidak dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, hanya kelahiran di
tahun 2000 saja yang dianalisa sehubungan dengan faktor-faktor tersebut.
Empat puluh persen dari penduduk berada di bawah garis kemiskinan (berdasarkan
anggaran belanja makanan yang kurang dari 2100 kkal per orang per hari),
dan di antara kelompok ini, 50% dari kelahiran yang hidup dibantu oleh
staf medikal, dibandingkan dengan 69% dari kelahiran di atas garis kemiskinan.
Tabel 2. Persentasi Distribusi dari Pelayanan Persalinan yang Dibantu
oleh Staf Kesehatan di periode 1996-2000 Berdasarkan Karakteristik Latar
Belakang
Kelahiran ibu yang berusia <20 tahun dan >=35 tahun memiliki resiko
yang lebih tinggi akan mortalitas bayi. Pelayanan persalinan yang dibantu
oleh staf kesehatan di antara kelompok yang beresiko tinggi ini meningkat
secara perlahan, dan peningkatan dari ibu muda sedikit lebih cepat daripada
ibu yang tua (Tabel 2).
Pelayanan persalinan yang dibantu oleh staf kesehatan meningkat di antara
ibu yang tidak memiliki pendidikan, tetapi pelayanannya masih berada di
bawah target.
Rekomendasi:
Berdasarkan kesimpulan yang didapat, penulis membuat rekomendasi berikut:
- Daerah pedesaan harus mendapatkan prioritas dari pelayanan persalinan
yang dibanti oleh staf kesehatan, dengan perhatian khusus pada bagian
timur di Indonesia (Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara).
- Bantuan harus diprioritaskan bagi kelompok ekonomi rendah, yang kurang
pendidikan, masyarakat di pedesaan, dan petani, supaya dapat mengupayakan
akses mereka ke pertolongan persalinan yang sepadan.
- Mengevaluasi kebiijakan dan pelaksanaan dari "program bidan
desa" di daerah pedesaan untuk meningkatkan pemanfaatannya.
II. Pembinaan Perkembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di
Indonesia dan Pola Pemanfaatannya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
oleh Slamet Riyadi (#5),
Trisa Wahyuni Putri (#6)
dan Sarimawar Djaja (#7).
Dalam makalah ini, data modul dari SUSENAS 2001 telah dianalisa, untuk
mempelajari persediaan dan pemanfaatan dari rencana jaminan pemeliharaan
kesehatan (atau asuransi kesehatan), dan biaya pelayanan kesehatan bagi
tiap anggota keluarga dalam rumah tangga di Indonesia.
Program berikut ini dijabarkan sebagai jaminan pemeliharaan kesehatan:
- Pemerintah bagi pegawai negeri (Askes)
- Asuransi kesehatan bagi buruh (Astek)
- Asuransi perusahaan
- Asuransi kesehatan lainnya (asuransi swasta, dll)
- Program jaminan pemeliharaan kesehatan yang diatur oleh masyarakat
(Dana Sehat)
- Kartu Sehat bagi fakir miskin
- Program jaminan pemeliharaan kesehatan oleh pemerintah bagi non-pegawai
negeri
Di Indonesia, berdasarkan studi, 20% dari masyarakat terlindungi oleh
salah satu jaminan pemeliharaan kesehatan di tahun 2001. Dari mereka yang
terlindungi oleh jaminan pemeliharaan kesehatan, kira-kira setengah dari
mereka tergabung dalam Askes. Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan
dan yang tinggal di daerah pedesaan tidak terlindungi oleh kebanyakan
program kecuali oleh Kartu Sehat (Tabel 1).
Tabel 1. Persentasi Distribusi dari Penduduk yang Terlindungi oleh Berbagai
Macam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Latar Belakang
Pelayanan dari program ini telah meningkat, dari 14% di tahun 1998 menjadi
20% di tahun 2001. Peningkatan yang tajam terjadi di kelompok ekonomi
terendah. Ini sebagian mungkin disebabkan oleh jaringan pengaman sosial
(JPS), yang diperkenalkan setelah krisis ekonomi di tahun 1998, untuk
meringankan beban mereka yang miskin di negara ini. Di seluruh wilayah,
peningkatan terjadi lebih cepat di daerah pedesaan (8%) dibandingkan di
daerah perkotaan (3%) (Tabel 2).
Tabel 2. Persentasi Distribusi dari Masyarakat yang Terlindungi oleh
Berbagai Macam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari tahun 1998 - 2000 Berdasarkan
Karakteristik Latar Belakang
Di antara program pelayanan kesehatan non-publik, pemegang Astek dan
asuransi kesehatan perusahaan lebih mungkin untuk terjamin sepenuhnya
apabila mencari perawatan di fasilitas swasta. Program yang diatur oleh
masyarakat menjamin perawatan jalan sepenuhnya di sarana pemerintah sebanyak
43% dan di klinik swasta sebanyak 52% (Tabel 3).
Tabel 3. Persentasi Distribusi dari Pelayanan Rawat Jalan yang Terjamin
Sepenuhnya oleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan publik, hanya 27% dari pasien
rawat jalan (yang memegang kartu sehat) di RS pemerintah terjamin sepenuhnya.
Demikian juga, 19% dari mereka yang terlindungi oleh program jaminan pemeliharaan
kesehatan bagi non-pegawai negeri, terjamin sepenuhnya dalam biaya perawatan
di RS pemerintah.
Rekomendasi:
Berdasarkan kesimpulan yang didapat, penulis membuat rekomendasi berikut:
- Masyarakat dalam status ekonomi di kwintal I - III harus menjadi
kelompok target prioritas dari program jaminan pemeliharaan kesehatan.
- Riset yang lebih mendalam harus dilaksanakan untuk menganalisa perkiraan
biaya perawatan di RS pemerintah dan pusat kesehatan, supaya dalam mengevaluasi
kembali batas perlindungan maksimum perawatan pada program jaminan pemeliharaan
kesehatan publik.
III. Aksesibilitas Masyarakat ke Pelayanan Kesehatan, oleh Prayoga
By Prayoga (#8),
Felly P. Senewe (#9)
dan Shelly Cahyadi (#10)
Berlanjutnya krisis ekonomi di Indonesia meningkatkan jumlah penduduk
yang berada di bawah garis kemiskinan dan menurunkan pemanfaatan pelayanan
kesehatan terutama pada fakir miskin. Sejak tahun 1998, jaringan pengaman
sosial (JPS) bagi kesehatan telah disiapkan untuk mengatasi masalah pelayanan
kesehatan terutama bagi fakir miskin.
Modul data SUSENAS 2001 dianalisa untuk menyusun laporan ini. Sampel
meliputi 277,432 penduduk.
Berdasarkan data, 32% dari penduduk berada di bawah garis kemiskinan
dan 57% tinggal di daerah pedesaan (Tabel 1).
Tabel 1. Persentasi Distribusi dari Penduduk Berdasarkan Status Ekonomi
dan Tempat Tinggal
Dua puluh lima persen mengalami masalah kesehatan pada waktu satu bulan
terakhir. Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan memiliki tingkat
morbiditas yang sedikit lebih rendah (masalah kesehatan pada waktu satu
bulan terakhir) dan memiliki tingkat opname di RS lebih rendah dibandingkan
mereka yang berada di atas garis kemiskinan (Tabel 2).
Tabel 2. Persentasi Distribusi dari Penduduk yang Memiliki Masalah Kesehatan
dan Opname di RS Berdasarkan Status Ekonomi
Oleh sebab itu, walaupun telah diperkenalkan jaringan pengaman sosial
(JPS), sejak tahun 2001, pemanfaatan pelayanan kesehatan masih rendah,
terutama diantara para fakir miskin di Indonesia.
Rekomendasi:
Berdasarkan kesimpulan yang didapat, penulis membuat rekomendasi berikut:
- Melatih dan mengirim staff paramedis untuk memberikan pelayan kesehatan
di daerah-daerah terpencil, dimana tidak ada dokter medis.
- Mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari perkenalan "Program
Dokter Keluarga" yang mendorong dokter untuk menjadi dokter keluarga
guna memperbaiki akses penduduk ke pelayanan kesehatan di masyarakat.
- Meningkatkan distribusi Kartu Sehat pada fakir miskin.
CATATAN KAKI
- Data SURKESNAS 2001 berisi SUSENAS 2001, Survey Kesehatan Rumah Tangga
Nasional, yang terdiri dari Studi Mortalitas, Studi Morbiditas, Wanita
Hamil dan Studi Kelanjutan, dan Survey Demografi Kesehatan di Indonesia.
Karena proses pemasukan dan pembersihan data, hanya data SUSENAS 2001
dianalisa untuk lokakarya ini. Ukuran sampel data adalah 220.896 rumah
tangga untuk Kuesioner Inti SUSENAS dan 65.280 rumah tangga untuk Modul
Kuesioner Kesehatan SUSENAS, supaya data ini dapat dianalisa di berbagai
tingkat yang terpisah. Lokakarya ini telah berhasil dan SURKESNAS sekarang
sedang mempertimbangkan untuk melaksanakan lokakarya serupa, dengan
menggunakan data SURKESNAS yang lain di waktu yang dekat.
- Periset, Puslitbang, Badan Litbangkes
- Periset, Puslitbang Ekologi Kesehatan, badan Litbangkes.
- Staf, Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Pembinaan Kesehatan
Masyarakat.
- Periset, Puslitbang Ekologi Kesehatan, badan Litbangkes.
- Staf, Direktorat Pembinaan Pelayanan Asuransi Kesehatan, badan Litbangkes.
- Periset, Puslitbang Ekologi Kesehatan, badan Litbangkes.
- Periset, Puslitbang Ekologi Kesehatan, badan Litbangkes.
- Periset, Puslitbang Ekologi Kesehatan, badan Litbangkes.
- Staf, Direktorat Jendral Pelayanan Medis
|
